Suararakyatnusantara.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana menerapkan sistem belajar lima hari dalam sepekan untuk jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) mulai tahun ajaran 2025/2026. Langkah ini diklaim sebagai upaya menekan angka kenakalan remaja, namun menuai kritik dari anggota DPRD Sumut, Fajri Akbar.
Menurut Fajri, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang. Ia menilai asumsi bahwa pengurangan hari sekolah dapat menurunkan potensi penyimpangan perilaku remaja justru berisiko menimbulkan dampak sebaliknya.
“Kalau sekolah enam hari saja masih banyak kasus kenakalan remaja, bagaimana jika hanya lima hari? Ruang kosong dua hari bisa jadi celah anak-anak mencari pelarian yang negatif jika tidak ada pengawasan,” kata Fajri saat dikonfirmasi, Selasa (10/6/2025).
Kritik Terhadap Kemampuan Keluarga dalam Pengawasan
Fajri mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah mengevaluasi kesiapan keluarga dalam mendampingi anak di luar jam sekolah. Ia menilai tidak semua keluarga memiliki kapasitas atau waktu cukup untuk membina dan mengawasi anak-anak mereka, terutama pada akhir pekan.
“Kalau dalihnya menyerahkan pembinaan kepada keluarga, sudah sejauh mana pemerintah menilai bahwa keluarga mampu menjalankan peran itu dengan optimal?” ucapnya.
Selain itu, politisi dari Partai Demokrat tersebut menyoroti belum adanya kajian lintas sektor yang mendalam terkait kebijakan ini. Menurutnya, keputusan semacam ini semestinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar pendidikan, psikologi anak, hingga aparat penegak hukum.
“Banyak aspek yang harus dipertimbangkan—mulai dari kualitas pendidikan, aspek sosial, sampai pertimbangan dari pihak kepolisian. Sayangnya, proses pengambilan keputusan tampaknya belum melibatkan semua unsur itu secara memadai,” tambahnya.
Ketidakhadiran Kadisdik Jadi Sorotan
Fajri juga menyebut bahwa Komisi E DPRD Sumut telah beberapa kali memanggil Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, namun yang bersangkutan tidak hadir. Pemanggilan itu semula dilakukan untuk membahas persoalan penerimaan siswa baru, dan kini akan diperluas untuk membahas rencana sekolah lima hari.
“Komisi E pasti akan kembali memanggil Kadisdik untuk menjelaskan kebijakan ini. Tapi kalau beliau terus mangkir, kami akan sampaikan ke publik bahwa kebijakan ini disusun tanpa kajian matang dan cenderung sepihak,” tegasnya.
Pemprov Klaim Sekolah 5 Hari Bisa Redam Tawuran dan Geng Motor
Sebelumnya, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari strategi Pemprov dalam menekan angka kriminalitas remaja, termasuk tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan aktivitas geng motor.
“Ini merupakan komitmen dari Pak Gubernur. Kami melihat sekolah lima hari bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat kejahatan di kalangan pelajar,” kata Alexander, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, dengan libur di hari Sabtu dan Minggu, siswa akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat peran orang tua dalam mendampingi perkembangan anak.
“Saat ini siswa lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, bertemu keluarga hanya malam hari. Dengan libur dua hari penuh, diharapkan orang tua bisa lebih terlibat dalam pengawasan anak,” imbuhnya.
Imbas ke Pariwisata dan Ekonomi Lokal
Di luar aspek pendidikan dan sosial, Alexander juga menyebut bahwa penerapan sistem lima hari sekolah berpotensi mendukung sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi lokal. Libur akhir pekan diyakini akan mendorong aktivitas wisata keluarga.
“Ada banyak manfaat lain dari kebijakan ini. Selain mendekatkan anak dengan keluarga, juga bisa memicu pertumbuhan sektor pariwisata dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” tuturnya. (*)
