Suararakyatnusantara.com, Pinrang – Sebuah video yang menampilkan Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, Andi Irwan Hamid sedang berada di Thailand beredar luas di media sosial dan memicu perbincangan publik. Dalam tayangan tersebut, Irwan terlihat tengah berjalan santai di kawasan yang diduga merupakan area wisata Pantai Pattaya, Provinsi Chonburi.
Tak sendiri, dalam video tersebut Irwan Hamid tampak didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syamsumarlin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Andi Haswidi, Direktur RSUD Lasinrang dr Moh Inwan Ahsan, serta Kepala Bappeda Pinrang Fahruddin.
Menanggapi viralnya video tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Plh Kepala Pusat Penerangan, Aang Witarsa Rofik, menjelaskan bahwa kepergian Bupati Pinrang telah mengantongi izin resmi.
Menurutnya, Irwan Hamid diberi izin oleh Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri untuk melakukan perjalanan ke Thailand dalam rangka pemeriksaan kesehatan.
“Izin dikeluarkan dari tanggal 27 Mei hingga 1 Juni 2025 dengan alasan penting, yakni medical check-up,” ujar Aang kepada wartawan Tribun-Timur, Rabu (11/6/2025).
Pernyataan senada disampaikan oleh Syamsumarlin. Ia menyatakan bahwa perjalanan tersebut dilakukan pada masa libur panjang, yakni 29 hingga 31 Mei 2025, dan seluruh biaya ditanggung secara pribadi oleh masing-masing peserta, termasuk Bupati Pinrang.
“Semua yang berangkat menggunakan dana pribadi, tidak ada anggaran dari dinas atau APBD,” ujar Marlin. Ia juga menambahkan bahwa total ada 15 orang yang ikut dalam perjalanan tersebut dan mereka memanfaatkan promo paket wisata ke Thailand.
Kontras dengan Aktivitas Wakil Bupati
Di saat yang bersamaan, Wakil Bupati Pinrang, Andi Sudirman Bungi, justru menjadi sorotan publik karena aktivitas inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke berbagai unit pelayanan publik.
Pada Rabu (11/6/2025), Sudirman melakukan sidak ke SMPN 1 Patampanua, Kecamatan Patampanua. Dalam kunjungannya, ia menyoroti kebersihan toilet sekolah yang dinilai masih memprihatinkan dan perlu segera diperbaiki. Ia menekankan bahwa fasilitas dasar seperti toilet berperan penting dalam mendukung kenyamanan dan kesehatan lingkungan belajar.
“Fasilitas seperti ini harus dijaga kebersihannya. Ini sangat memengaruhi kenyamanan siswa dalam proses belajar,” ujar Sudirman.
Namun demikian, ia tetap memberikan apresiasi terhadap kedisiplinan tenaga pendidik dan penggunaan sarana pendidikan yang dianggap sudah berjalan dengan cukup baik.
Aksi Penyamaran di Puskesmas
Sebelumnya, Sudirman juga sempat menjadi perhatian usai melakukan sidak ke Puskesmas Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, dengan cara menyamar sebagai pasien. Dalam sidak yang dilakukan pada Selasa (3/6/2025), ia duduk bersama masyarakat mengenakan pakaian santai, masker, dan peci, sehingga tidak dikenali oleh warga maupun tenaga medis.
Setelah identitasnya diketahui, suasana pun berubah dan petugas serta masyarakat menghampiri untuk menyapa. Ia mengaku menggunakan penyamaran agar dapat melihat pelayanan secara langsung dan apa adanya.
“Kalau saya datang dengan pakaian dinas, biasanya informasi sudah bocor duluan. Mereka pasti sudah siap-siap. Tapi dengan cara ini, saya bisa lihat langsung kondisi lapangan,” jelasnya.
Dari sidak tersebut, Sudirman mendapati adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang datang terlambat. Ia menekankan pentingnya disiplin sebagai pilar utama pelayanan publik dan meminta agar evaluasi segera dilakukan.
“Kedisiplinan adalah fondasi dalam pelayanan masyarakat. ASN harus menunjukkan tanggung jawab dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Komitmen pada Reformasi Pelayanan
Sudirman juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, tertib, dan ramah. Ia menilai bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat kerja, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi ujung tombak pelayanan dasar pemerintah daerah.
Ia menyatakan akan terus melakukan sidak secara rutin ke berbagai instansi sebagai bagian dari komitmennya dalam membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional.
“Langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.(*)
