Suararakyatnusantara.com, Jakarta – Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas unggahan meme yang menampilkan keduanya. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Khaerudin Hamid Ali Sulaiman, dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Minggu (11/5).
Dalam pernyataannya, Khaerudin menyampaikan bahwa kliennya menyesali perbuatannya dan berterima kasih atas penangguhan penahanan yang diberikan. “Kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan,” ujar Khaerudin.
Penangguhan Penahanan dan Respons Publik
Bareskrim Polri telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap SSS dengan mempertimbangkan permintaan maaf dan penyesalan yang ditunjukkan. Penangguhan ini juga didukung oleh surat permohonan dari orang tua dan pihak kampus.
Proses hukum terhadap SSS mendapat perhatian luas dari publik. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi SSS, meyakini bahwa mahasiswi tersebut tidak akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.
Pandangan Akademisi dan Aktivis
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengkritik penahanan SSS dan meminta Presiden Prabowo untuk secara aktif mendorong aparat kepolisian melepaskan mahasiswi tersebut. “Kita menuntut kepada Presiden agar tegas, tidak hanya pasif menyampaikan pernyataan, tetapi juga secara aktif meminta kepada aparat kepolisian melepaskan anak ITB ini karena tidak ada alasan menjerat anak ITB ini ke proses hukum,” ujar Herdiansyah.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menilai bahwa unggahan SSS merupakan bentuk kritik dan kebebasan berpendapat, bukan penghinaan. “Patut dipandang bahwa maksud dari mahasiswi tersebut adalah bagian dari kritik, menyampaikan pendapat,” ucap Isnur.
Imbauan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, untuk membina mahasiswa agar tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas nasional. “Binalah kampus-kampus kita supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut,” kata Prabowo di Jakarta, Kamis (13/3).
Kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Diharapkan, ke depan, ruang dialog yang konstruktif dapat terus dikembangkan di lingkungan akademik dan masyarakat luas.(*)
