Suararakyatnusantara.com, Jakarta – Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus mendorong pemerataan akses terhadap hunian yang layak melalui skema pembiayaan berbasis subsidi. Salah satu program unggulan yang hingga kini masih berjalan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam situasi ekonomi yang menantang, memiliki rumah pribadi masih menjadi impian yang sulit diwujudkan oleh banyak keluarga. Tingginya harga properti dan keterbatasan pendapatan menjadi hambatan utama. Kehadiran FLPP memberikan angin segar, khususnya bagi masyarakat yang kesulitan menjangkau pembiayaan rumah secara komersial.
Mekanisme FLPP: Bunga Rendah, Cicilan Terjangkau
Skema FLPP dirancang dengan memberikan subsidi bunga kepada bank pelaksana. Artinya, peserta program hanya dikenakan bunga tetap sebesar 5% selama masa cicilan. Tenor angsuran pun cukup panjang, mencapai 20 tahun, sehingga beban pembayaran setiap bulan menjadi lebih ringan dan terjangkau.
Salah satu kemudahan lainnya adalah pembebasan atau keringanan uang muka. Beberapa pengembang dan bank yang bekerja sama dalam skema FLPP bahkan menyediakan opsi uang muka 0% atau subsidi uang muka dari pemerintah, menjadikannya lebih inklusif bagi masyarakat yang kesulitan menyediakan dana awal.
Akses Hunian yang Layak dan Berkelanjutan
Tak hanya sebatas pembiayaan, pemerintah juga memperhatikan aspek kelayakan hunian secara menyeluruh. Pengembangan kawasan perumahan subsidi diintegrasikan dengan akses transportasi umum, fasilitas pendidikan, pusat layanan kesehatan, hingga area pasar tradisional.
Dengan pendekatan tersebut, FLPP tidak hanya memberi rumah secara fisik, melainkan juga menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga bisa hidup dalam komunitas yang layak dan berfungsi.
Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Perumahan Inklusif
Lewat program FLPP, pemerintah menegaskan peran aktifnya dalam memperluas akses terhadap perumahan yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di kalangan MBR.
Pemerintah juga terus mendorong kerja sama antara sektor perbankan dan pengembang perumahan dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang inklusif. Langkah ini menjadi manifestasi nyata dari prinsip keadilan sosial dalam sektor perumahan.
Syarat dan Cara Pengajuan Program FLPP
Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program ini, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Berikut rincian ketentuannya:
Kriteria Umum:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Belum memiliki rumah pribadi
- Tidak pernah menerima subsidi perumahan sebelumnya
- Memiliki penghasilan tetap dengan ketentuan berikut:
- Maksimal Rp8 juta/bulan untuk rumah tapak
- Maksimal Rp4 juta/bulan untuk rumah susun
- Telah memiliki e-KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Memiliki rekening di bank yang bekerja sama dengan program FLPP
- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Melengkapi persyaratan administrasi lain yang ditentukan
Pengajuan bantuan FLPP dapat dilakukan melalui bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Calon penerima disarankan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak bank terkait untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kelayakan.(*)
