Suararakyatnusantara.com, Jakarta – Wacana pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dan Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Pahlawan Nasional semakin menguat setelah mendapat lampu hijau dari Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut, menekankan bahwa kedua tokoh ini telah memberikan jasa besar bagi bangsa Indonesia.
Dalam keterangannya pada Kamis (6/11/2025), Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara atas pengabdian para pemimpin.
“Ya, setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” ungkap Jokowi.
Pernyataan ini sekaligus memberikan bobot politik yang signifikan terhadap proses pengusulan yang tengah berjalan, mengingat rekam jejak kedua tokoh yang kerap memicu perdebatan di masyarakat.
Jokowi juga menegaskan pentingnya sikap proporsional dalam menilai seorang pemimpin. “Dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” lanjutnya, menanggapi potensi pro dan kontra yang mengiringi usulan Soeharto Pahlawan Nasional. Presiden menekankan bahwa kontribusi positif harus dihormati, terlepas dari catatan-catatan sejarah yang ada.
Jasa dan Peran Soeharto serta Gus Dur bagi Bangsa
Pengusulan Soeharto dan Gus Dur didasarkan pada kontribusi signifikan mereka di masa kepemimpinan yang berbeda. Soeharto, yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan, dinilai berjasa dalam:
- Pembangunan Ekonomi dan Swasembada Pangan: Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), ia berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984.
- Stabilitas Nasional: Membangun stabilitas keamanan dan politik yang menjadi dasar bagi pembangunan.
- Perjuangan Kedaulatan: Turut memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Trikora untuk merebut kembali Irian Barat.
Sementara itu, Gus Dur dikenang atas perjuangannya dalam:
- Demokrasi dan Pluralisme: Dianggap sebagai bapak pluralisme, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan rekonsiliasi bangsa pasca-Reformasi, termasuk mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.
- Membuka Ruang Sipil: Melakukan terobosan politik penting di era Reformasi yang membuka ruang kebebasan sipil dan berekspresi.
Kedua jasa ini, menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi, menunjukkan kontribusi besar keduanya dalam membangun bangsa di masa-masa sulit.
Mekanisme Ketat dan 24 Nama Calon Prioritas
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.
“Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” imbuh Presiden. Proses ini melibatkan penelitian dan pengkajian yang ketat oleh Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) hingga Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) sebelum diajukan kepada Presiden.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 24 nama calon Pahlawan Nasional yang masuk dalam daftar prioritas. Daftar ini disampaikan Fadli Zon setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (5/11/2025), menjelang peringatan Hari Pahlawan.
“Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi, mungkin bisa menjadi prioritas,” kata Fadli Zon. Ia menambahkan bahwa semua nama yang diusulkan telah memenuhi syarat umum dan khusus sebagai Pahlawan Nasional.
Di antara nama-nama yang diusulkan dan menjadi perhatian publik adalah Presiden Soeharto, Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah. Mengenai Soeharto, Fadli Zon enggan memastikan apakah namanya masuk dalam 24 daftar prioritas, namun ia membenarkan bahwa pengusulan Soeharto sudah diajukan setidaknya tiga kali. “Nanti kita lihatlah, ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya, seperti saya bilang, itu memenuhi syarat, ya, termasuk nama Presiden Soeharto yang sudah tiga kali bahkan diusulkan,” ujar Fadli Zon.
Proses penetapan ini diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan semangat kebangsaan, dengan menghargai jasa para tokoh tanpa menafikan kompleksitas perjalanan sejarah mereka.(*)