Suararakyatnusantara.com, Jakarta – Media sosial tengah diramaikan oleh kampanye bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat” yang diunggah ulang oleh banyak warganet sejak awal September 2025. Kampanye ini berisi daftar 17 tuntutan jangka panjang dan 8 tuntutan jangka pendek yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo.
Fenomena ini muncul pasca-aksi demonstrasi masyarakat sipil di sejumlah daerah yang memprotes kebijakan tunjangan anggota DPR serta dugaan tindakan represif aparat terhadap warga sipil. Hanya dalam waktu singkat, unggahan bertema 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi viral di platform seperti Instagram dan X (sebelumnya Twitter).
Kampanye ini diprakarsai oleh sejumlah kreator konten dan influencer populer, di antaranya Andovi da Lopez, Jerome Poline, Salsa Erwina, Fathia Izzati, dan Andhyta Utami. Melalui akun pribadi mereka, poster kampanye disebarkan luas dan kemudian diikuti oleh ribuan warganet lainnya.
Warna Pink dan Hijau Jadi Ikon
Salah satu elemen paling mencolok dari kampanye ini adalah desain visual yang didominasi warna pink dan hijau. Kombinasi warna tersebut kini banyak digunakan warganet sebagai foto profil di media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ini.
Meski belum ada penjelasan resmi mengenai makna dari kedua warna tersebut, sejumlah literatur menyebutkan bahwa hijau sering diasosiasikan dengan pertumbuhan, harmoni, dan pembaruan. Sementara pink identik dengan kelembutan, empati, dan kebaikan.
Namun di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung, warna pink dan hijau juga dipahami memiliki makna khusus. Warganet menamai keduanya sebagai “Brave Pink” dan “Hero Green”, merujuk pada simbol-simbol ikonik dari aksi 28 Agustus 2025.
Warna pink dikaitkan dengan sosok ibu-ibu berhijab pink yang berdiri di barisan terdepan demonstrasi sambil membawa bendera Merah-Putih.
Warna hijau diasosiasikan dengan jaket milik Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Tuntutan Masyarakat Sipil
Isi dari kampanye 17+8 Tuntutan Rakyat sendiri merupakan rangkuman berbagai aspirasi kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya telah beredar.
17 tuntutan jangka panjang menyoroti isu struktural seperti transparansi pemerintahan, kebebasan berekspresi, hingga reformasi ekonomi.
8 tuntutan jangka pendek difokuskan pada kebijakan aktual, termasuk evaluasi tunjangan anggota DPR serta perlindungan hak warga dalam aksi demonstrasi.
Kampanye ini menjadi sorotan tidak hanya karena substansinya, tetapi juga karena cara penyampaiannya yang memanfaatkan media sosial sebagai ruang konsolidasi publik.
Tuntutan Jangka Pendek Rakyat
(Target: dipenuhi pemerintah paling lambat 5 September 2026)
- Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban lain dalam demonstrasi 28–30 Agustus 2025 dengan mandat yang jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan kembalikan ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan serta hentikan kriminalisasi aksi damai.
- Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan secara transparan.
- Stop kekerasan oleh kepolisian dan patuhi SOP pengendalian massa.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR serta batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
- Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala (gaji, tunjangan, rumah dinas, fasilitas).
- Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat.
- Partai politik wajib memberi sanksi pada kader yang arogan dan tak etis hingga memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis.
- Anggota DPR wajib berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Tegaskan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, dan mitra ojol).
- Cegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak.
- Buka dialog langsung dengan serikat buruh terkait upah dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang Rakyat
(Target: dipenuhi pemerintah paling lambat 31 Agustus 2026)
- Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran: audit independen yang diumumkan ke publik, tolak mantan koruptor jadi anggota, tetapkan KPI evaluasi, serta hapus perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus dari APBN.
- Reformasi partai politik & penguatan pengawasan eksekutif: partai wajib mempublikasikan laporan keuangan, DPR memastikan oposisi berfungsi.
- Susun rencana reformasi perpajakan yang adil: tinjau kembali keseimbangan APBN pusat-daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, buat skema pajak lebih transparan.
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis: revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi (ketertiban umum, keamanan, lalu lintas) dalam 12 bulan.
- TNI kembali ke barak tanpa pengecualian: cabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate, revisi UU TNI.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen: revisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan, perkuat Ombudsman dan Kompolnas.
- Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan: evaluasi proyek strategis nasional (PSN), lindungi hak masyarakat adat, serta jaga kelestarian lingkungan.
Tren di Media Sosial
Solidaritas virtual terlihat jelas dari maraknya perubahan foto profil warganet menjadi latar pink dan hijau. Tagar terkait kampanye ini juga menduduki tren teratas di X, memperlihatkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam isu politik dan sosial.
Hingga kini, makna resmi dari warna pink dan hijau dalam gerakan tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak penggagas. Namun, yang jelas, kampanye ini telah menjadi simbol perlawanan damai dan solidaritas lintas kelompok masyarakat sipil.(*)