Merasa Tidak Tersentuh Hukum, Tiga Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang Kembali Gunakan Anggaran APBD untuk Politik Pribadinya Masing-Masing

Oleh: Michael Pratama (Kaperwil Provinsi Babel)

Pangkalpinang, suararakyatnusantara.com – Tak kapok-kapok bagi Sekretariat dan 3 (Tiga) Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang dalam mengulangi kembali kesalahan penganggaran yang fatal yaitu penganggaran Baliho ketiga pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang secara pribadi menggunakan Anggaran APBD atau Uang dari hasil pungutan Pajak masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu sebelum Pemilu Tahun 2024 pernah di beritakan oleh salah satu media dimana pada waktu itu sempat viral dan ramai di perbincangkan di kalangan masyarakat tentang ratusan baleho ke 3 (tiga) pimpinan DPRD terpasang di setiap dapil menggunakan Dana/Keuangan APBD, sempat juga waktu itu menjadi sorotan “APH” (Aparat Penegak Hukum) dan lain-lainnya termasuk dari Kejaksaan.

Namun saat itu karena situasi sedang mengahadapi Pemilu, maka belum dapat di proses hukum untuk di panggil dimintakan keterangan, sedangkan pada saat ini Pemilu sudah berakhir, hukum harus segerah diberlakukan.

Kejadian yang terulang kembali ini kita di perlihatkan kembali banyaknya Baleho dari ke-tiga pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang ini di anggarkan dan dibuat kembali menggunakan keuangan APBD dengan cara yang salah yaitu di cetak sendiri-sendiri/ masing-masing pimpinan, seharusnya ke-tiga foto pimpinan di cetak ke dalam 1 Baleho yang dimana terdapat Logo Lembaga DPRD atas nama Ketua dan Wakil Ketua dengan demikian barulah boleh dianggarkan dalam APBD.

Kalau di pertanyakan apakah Sekretariat DPRD tahu akan aturan ini maka dengan pasti kita bisa menjawab tahu malah sangat la tahu, terus mengapa pejabat-pejabat di Sekretariat DPRD teledor dalam hal pembuatan Baleho ke 3 Pimpinan DPRD sehingga berulang-ulang melakukan penyimpangan wewenang dalam jabatannya menggunakan Anggaran.

Atau karena menganggap dari peristiwa kesalahan yang pertama tidak di proses oleh Hukum sehingga merasa Kebal akan Hukum, atau pihak Kejaksaan tidak la berani memproses karena jabatan ke 3 orang ini sebagai Pimpinan DPRD.

Untuk itu mari kita masyarakat menunggu jawabannya dari Kejaksaan apakah berani mengambil sikap tegasnya.

(Mp)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *