Morowali Utara, suararakyarnusantara.com – Setiap organisasi pimpinan daerah (OPD) atau Dinas/Badan, harus memiliki target kinerja yang terukur, tercatat resmi sehingga setiap saat bisa dievaluasi pencapaiannya.
“Jika kita ingin mencapai keberhasilan di OPD masing-masing, maka harus ada rencana aksi (actian plan) yang jelas dan terukur, tidak bisa asal jadi,” tegas Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi.
Penegasan itu disampaikan Bupati Delis dalam acara khusus peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Senin (18/3/2024).
Pada kesempatan tersebut, bupati memberi contoh beberapa dinas/badan sebenarnya sudah bekerja dengan baik, tapi tidak bisa dinilai karena tidak tercatat dalam rencana aksi sesuai pedoman yang digariskan pemerintah pusat.
“Sebagai contoh, realisasi investasi kita selalu diatas 200 persen. Masalahnya, apakah itu direncanakan atau tidak? Tercatat atau tidak? Jangan sampai itu bukan hasil kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tapi hanya peran atau kontribusi pihak swasta,” ujarnya memberi contoh.
Agar setiap program tercatat dengan baik, maka semua OPD diminta untuk merapikan semua program kerja, rencana aksi, dan inovasi, melalui sistem yang tersedia.
Bupati Delis juga minta agar OPD menyamakan persepsi sehingga semua program berjalan sesuai rencana, bukan terjadi dengan sendirinya.
“Sekarang ini Menpan Reformasi Birokrasi (RB) memantau langsung tata kelolah pemerintahan di daerah. Karena itu, setiap pimpinan OPD harus berinivasi dan kreatif, jangan apa adanya,” harap bupati.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wabup Morut, H. Djira K, Sekda Musda Guntur, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemda Morut.
(Krisman)