PT. PBB di Dusun Aik Malik Diduga Belum Mengantongi Sertifikat HGU

Belitung, Suararakyatnusantara.Com- Perkebunan seluas 256 hektar kelapa sawit yang ditanam sejak tahun 2013 lalu masih terjadi sengkata lahan dengan masyarakat. diduga PT. Palmindo Biliton Berjaya (PT. PBB) belum  mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan di Dusun Aik Malik, desa Bantan, Kecamatan Membalong, Belitung. Jumat (24/09/2021).

Selain itu juga, Take Over perkebunan kelapa sawit PT. PBB di Dusun Aik Malik, desa Bantan, Kecamatan Membalong, Belitung kepada PT. Foresta Lestari Dwikarya menuai sorotan.

Diketahui, PT. PBB memiliki 3000 hektar perkebunan kelapa sawit di kecamatan Membalong.  400 hektar perkebunan plasma ada di Dusun Aik Malik, desa Bantan, Kecamatan Membalong.  sementara izin lokasi yang diberikan  256 hektar dan 700 hektar di dusun Petikan, desa Sungai Samak. Kecamatan Badau.

Namun, hingga saat ini Pemda Belitung tidak memiliki dokumen yang menyatakan bahwa  perkebunan PT. PBB merupakan bagian  dari PT. Foresta. Namun berdasarkan keterangan informasi yang pernah disampaikan kepada bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung oleh  senior manajer PT. Foresta, sugeng Prayitno yang sebelumnya menjabat manager di PT. PBB bahwa PT. PBB merupakan bagian dari PT. Foresta.

Ditemui diruang kerjanya, selasa, (21/09/2021), Senior Manajer PT. Foresta Lestari Dwikarya, Sugeng Prayitno membantah ada  sengketa lahan perkebunan PT. PBB dengan masyarakat Dusun Aik Malik.

Sugeng Prayitno mengatakan tidak ada sengketa lahan antara PT. PBB dengan masyarakat. Menurut pengakuannya, PT
Palmindo membuka lahan sesuai izin dari Dinas dan sesuai persetujuan masyarakat. ”  Kebun dibuka  dengan atau bersamaan plasma masyarakat ” ujarnya.

Sugeng menambahkan, Take Over perkebunan kelapa sawit PT. PBB kepada PT. Foresta dilakukan sejak tahun 2015 lalu.  Managemen berdalih,  take over itu dilakukan bahwa dengan melihat kondisi  3000 hektar perkebunan kelapa sawit otomatis tidak bisa membangun pabrik crude Palm Oil (CPO), sementara biaya angkut tandan buah  segar dari lokasi perkebunan ke pabrik CPO milik PT. Stalindo Wahana Perkasa cukup tinggi.

”  Dengan tingginya biaya angkut, masyarakat dapat apa,”  kata Sugeng.

Lanjutnya lagi kata Sugeng, Manajemen PT. Palmindo memutuskan untuk menjual perkebunan kepada PT. Foresta yang memiliki pabrik CPO dan  lokasinya berdekatan.

Terkait pengajuan Sertifikat HGU PT. PBB yang sempat dikembalikan  Kementerian ATR/BPN tahun 2019 lalu sugeng mengatakan jika HGU PT. PBB sudah terbit. Namun Sugeng tidak tahu tahun terbitnya.

” Sudah ada HGU, diurus kantor pusat ” ungkapnya.

Dari data yang berhasil dihimpun, hingga tahun 2019, PT. PBB belum mengantongi HGU lahan perkebunan dari Kementerian Administrasi Tata Ruang/BPN. Ini terlihat dari surat dari ATR/BPN Nomor : MP.02.04/643-19.03/IX/2019, Perihal penjelasan permasalahan, tanggal 4 Nopember  2019 menyatakan permohonan HGU an. PT. Palmindo Biliton Berjaya di Dusun Aik Malik, desa Bantan Kecamatan Membalong seluas 1338 ha sudah dikembalikan dikarenakan persyaratan belum lengkap. Salah satunya, surat pernyataan tanah yang dimohon tidak terdapat konflik/sengketa dan keberatan dari pihak lain. (Tim).

Avatar

Author: suararakyatnusantara.com

PT BAHTERA LAGA NUSANTARA ( SK MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-0031126.AH.01.01.TAHUN 2021 TANGGAL 05 MEI 2021)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.